Pembentukan desa wisata tanpa memperhitungkan sisi kemampuan sumber daya manusia untuk bidang pengelolaannya membuat sebagian desa wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi stagnan."Banyak desa wisata yang sudah terbentuk belum bisa mandiri dalam sisi manajerial," kata peneliti Pusat Studi Pariwisata (PUSPAR) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Destha Titi Raharjana, Sabtu.
Ia mencontohkan, dari 35 desa wisata yang berada di Kabupaten Sleman, hanya 15 yang relatif sudah dikenal, namun baru tujuh desa wisata yang masuk kategori layak jual dan hanya tiga yang benar-benar mandiri.
Mandiri berarti tidak memerlukan bantuan dari pemerintah, sedangkan berkembang adalah masih memerlukan tambahan dukungan sedangkan desa wisata yang baru tumbuh adalah desa yang benar-benar harus didukung oleh pemerintah.
"Biasanya, desa wisata yang maju adalah desa wisata yang sudah dikelola oleh pihak luar yaitu biro wisata atau terdapat seniman dengan nama yang sudah terkenal tinggal di daerah tersebut," katanya yang juga menjadi seksi pengembangan produk Forum Komunikasi Desa Wisata Sleman.
Menjamurnya desa wisata, terutama di Sleman atau di DIY pada umumnya, lanjut dia, sudah saatnya dikendalikan dan perlu dibuat sebuah standarisasi sebelum membentuk desa wisata baru.
Standarisasi tersebut harus mencakup lima aspek penting yaitu daya tarik, komitmen keterbukaan masyarakat dalam menerima wisatawan, sarana penunjang, pemasaran dan wisatawan itu sendiri.
Ia menegaskan bahwa kunjungan tamu ke desa wisata memang tidak terjadi secara reguler, karena wisatawan yang datang adalah wisatawan yang memiliki minat khusus dan tidak sekadar ingin datang, tetapi ingin berbaur dengan masyarakat.
"Kalau tidak disiapkan dengan baik, pembentukan desa wisata akan menjadi bumerang bagi masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Kepala PUSPAR UGM, Prof Dr Chafid Fandeli menyatakan setiap desa pada dasarnya memiliki potensi tertentu untuk dijadikan obyek wisata karena memiliki otentisitas lokal yang khas dan keunikan tertentu yang tidak hanya diakui oleh masyarakat desa tersebut tetapi juga desa lain dan juga pemerintah.
Dengan demikian, lanjut dia, wisatawan yang berkunjung tidak hanya akan disuguhi daya tarik alam, warisan budaya atau "living culture" tetapi juga mendapat nilai dan filosofi hidup untuk memperkaya pengetahuan mereka.
"Namun pengembangannya harus memperhatikan perencanaan pengembangan dan pemasaran serta capacity building," katanya.
Desa wisata, lanjut dia, adalah harapan baru bagi sektor pariwisata nasional karena memiliki kekuatan besar dalam obyek daya tarik pariwisata yang tidak dimiliki tempat lain.
Ia mencontohkan, dari 35 desa wisata yang berada di Kabupaten Sleman, hanya 15 yang relatif sudah dikenal, namun baru tujuh desa wisata yang masuk kategori layak jual dan hanya tiga yang benar-benar mandiri.
Mandiri berarti tidak memerlukan bantuan dari pemerintah, sedangkan berkembang adalah masih memerlukan tambahan dukungan sedangkan desa wisata yang baru tumbuh adalah desa yang benar-benar harus didukung oleh pemerintah.
"Biasanya, desa wisata yang maju adalah desa wisata yang sudah dikelola oleh pihak luar yaitu biro wisata atau terdapat seniman dengan nama yang sudah terkenal tinggal di daerah tersebut," katanya yang juga menjadi seksi pengembangan produk Forum Komunikasi Desa Wisata Sleman.
Menjamurnya desa wisata, terutama di Sleman atau di DIY pada umumnya, lanjut dia, sudah saatnya dikendalikan dan perlu dibuat sebuah standarisasi sebelum membentuk desa wisata baru.
Standarisasi tersebut harus mencakup lima aspek penting yaitu daya tarik, komitmen keterbukaan masyarakat dalam menerima wisatawan, sarana penunjang, pemasaran dan wisatawan itu sendiri.
Ia menegaskan bahwa kunjungan tamu ke desa wisata memang tidak terjadi secara reguler, karena wisatawan yang datang adalah wisatawan yang memiliki minat khusus dan tidak sekadar ingin datang, tetapi ingin berbaur dengan masyarakat.
"Kalau tidak disiapkan dengan baik, pembentukan desa wisata akan menjadi bumerang bagi masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Kepala PUSPAR UGM, Prof Dr Chafid Fandeli menyatakan setiap desa pada dasarnya memiliki potensi tertentu untuk dijadikan obyek wisata karena memiliki otentisitas lokal yang khas dan keunikan tertentu yang tidak hanya diakui oleh masyarakat desa tersebut tetapi juga desa lain dan juga pemerintah.
Dengan demikian, lanjut dia, wisatawan yang berkunjung tidak hanya akan disuguhi daya tarik alam, warisan budaya atau "living culture" tetapi juga mendapat nilai dan filosofi hidup untuk memperkaya pengetahuan mereka.
"Namun pengembangannya harus memperhatikan perencanaan pengembangan dan pemasaran serta capacity building," katanya.
Desa wisata, lanjut dia, adalah harapan baru bagi sektor pariwisata nasional karena memiliki kekuatan besar dalam obyek daya tarik pariwisata yang tidak dimiliki tempat lain.
Sumber : Antara - Sabtu, April 4
Tidak ada komentar:
Posting Komentar